Selama dua hari, empat puluh dua personil security dari perusahaan Out Sourching Primanusa Purnama, security menggelar aksi mogok kerja di Saphir Square tempat mereka bekerja. Aksi ini dilakukan dengan menutup akses pintu masuk sehingga pengunjung yang hendak berbelanja di tempat ini tidak bisa masuk. Akibatnya salah satu pusat perbelanjaan di kota Jogjkarta ini sepi dari pengunjung. Hari ini, meski Saphir Square sudah dibuka untuk pengunjung, namun aksi para satpam tersebut masih berlanjut. Para petugas yang biasanya mengamankan lokasi perbelanjaan hanya terlihat duduk-duduk di area parkir. Salah satu koordinator security, Andri mengatakan sejak kemarin mereka dijanjikan akan mendapatkan kejelasan tentang tuntutan mereka dari pihak Saphir Square. Namun hingga hari ini belum ada kejelasan sedikitpun mengenai tuntutan mereka. Para security ini menuntut pemberian satu setengah bulan gaji mereka yang hingga kini belum dibayarkan, serta THR menjelang ramadhan.

Badan kepegawaian daerah masih menunggu kesimpulan akhir proses peradilan atau incrah, sebelum memutuskan status kepegawaian Amsori. Amsori masih diijinkan ngantor dan juga masih diperbolehkan mengikuti rapat. Karena masih terlibat masalah, BKD mengizinkan yang bersangkutan absent selama untuk keperluan menjalani peradilan. Sementara, pasca diputusnya vonis penjara 4 tahun serta denda 50 juta terhadap mantan Kepala Dinas Pendidikan Surakarta, Amsori, oleh Pengadilan Negeri Surakarta senin 30 agustus 2010 lalu. Elemen dunia pendidikan kota Surakarta, meradang dan bersiap melakukan serangan balik kepada oknum-oknum yang selama ini lepas dari jerat hukum. Mereka menilai, Amsori telah diperalat oleh oknum-oknum tersebut sehingga terjerat dalam kasus korupsi sarana pendidikan kota Surakarta tahun 2003. Amsori divonis bersalah, karena ikut serta merugikan keuangan negara senilai 3,7 milliar.

Kedatangan para orang tua siswa ke SMP 19 ini dipicu kekesalan, karena pihak sekolah mengharuskan adanya uang gedung, 1 hingga 2 juta rupiah per siswa. Orangtua murid mengakui jika sebelumnya telah digelar rapat bersama dengan komite sekolah, guna membahas adanya uang gedung. Namun, rapat itu ditegaskan tidak ada artinya karena sekolah akhirnya menentukan sendiri besaran pungutan uang gedung dan mengharuskan orang tua siswa membayar sesuai keputusan. Orang tua siswa menginginkan sekolah memberi keringanan pembayaran termasuk dengan cara mengangsur. Sementara itu, meski didatangi para wali murid, pihak sekolah tidak juga mau memberikan penjelesan. Kepala Smp Negeri 19 Endang Mangularsih, hingga selasa siang belum mau menemui orang tua siswa yang telah menunggu cukup lama. Ketika dimintai konfirmasinya oleh wartawan, kepala sekolah tidak mau berbicara banyak dan hanya menyatakan besaran pungutan uang gedung dibebankan sesuai dengan kemampuan orang tua dan dapat dibayarkan seikhlasnya.

Polres Sukoharjo serius mengungkap tuntas pasca penangkapan bandar uang palsu di Tawangsari, bulan lalu. Kali ini Polres Sukoharjo mendatangkan saksi ahli dari Bank Indonesia,  serta mendatangkan tim khusus dari Mabes Polri untuk mengungkap penemuan kasus pembuatan uang palsu di Sukoharjo. Analis madya senior Bank Indonesia pusat, Emil Akbar di tengah penelitian terhadap barang bukti berupa peralatan yang digunakan pelaku uang palsu di Sukoharjo mengatakan, bahwa uang palsu yang dicetak dari alat itu biasanya sudah umum. Termasuk di dalamnya juga  diedarkan dengan modus, yaitu setiap satu juta lembar uang asli, terdapat tujuh lembar uang palsu. Sementara itu Kasatreskrim Polres Sukoharjo AKP Sukiyono mengatakan pihaknya sengaja mendatangkan saksi ahli baik untuk pengungkapan kasus serta saat persidangan kelak, setelah kasus produksi uang palsu di Sukoharjo terungkap sebulan lalu.

Pengacara yang ditunjuk mendampingi Yulianto yakni Sumarsoni. Sumarsoni ditunjuk untuk mendampingi Yulianto selama pemeriksaan, baik di kepolisian maupun di pengadilan. Pertimbangan penujukkan pengacara itu karena sampai sekarang dari pihak keluarga tersangka tidak memberikan bantuan hukum, meski kasus yang dialami Yulianto sangat serius.

Pemindahan jabatan dilakukan walikota pada mutasi yang digelar selasa siang. Meski demikian, walikota menolak bilamana pencopotan tersebut sebagai benang pemutus permasalahan di terminal saat ini. Walikota mengaku, pencopotan sebagai sarana perbaikan terhadap kinerja di terminal tirtonadi senada dengan walikota Surakarta, Fx Hadi Rudiyatmo wakil walikota Surakarta juga menolak bahwa pencopotan tersebut terkait dengan permasalahan internal. Rudy mendukung mutasi yang dilakukan oleh walikota, karena saat ini kinerja dari kepala terminal yang lama belum membuahkan hasil. Pihaknya menjamin pencopotan menjelang lebaran ini, juga tidak akan mempengaruhi kondisi terminal. Sementara arif mutaqin, mengaku legowo dengan mutasi ini. Selaku PNS, ia memang harus siap ditempatkan di manapun. Pun halnya dengan Djamila, mengaku telah mempelajari situasi dan kondisi di Terminal Tirtonadi. Mutasi ini dinilai sekretaris Komisi III DPRD kota Surakarta, Umar Hasyim terlalu cepat. dengan dicopotnya jabatan kepala UPTD Terminal yang baru 3 bulan, justru menimbulkan pertanyaan tentang motif dibalik kebijakan mutasi.

Brankas berukuran lima puluh centimeter persegi yang sudah rusak di bagian pintu ini   ditemukan oleh warga desa Sirahan kecamatan Salam kabupaten Magelang. Brankas berisikan surat-surat dan kartu identias seorang warga negara asing yang bertempat tinggal di Umbulharjo Jogja, Hans Piter Boet, serta puluhan uang logam luar negri  tersebut, diduga sengaja dibuang para pelaku pencurian untuk menghilangkan jejak. Menurut Kasat Reskrim Polres Magelang, AKP Slamet Riyadi brankas tersebut merupakan brangkas milik seorang warga asing asal Jogjakarta, yang dicuri oleh kawanan pencuri satu pekan yang lalu. Kini barang bukti brankas beserta isinya tersebut masih diamankan di Mapolsek Salam. Sementara itu, pihak kepolisian Magelang sedang berkoordinasi dengan Polres Sleman terkait penemuan brangkas tersebut.